Rabu, 22 Agustus 2012
pemimpinku kaya raya , aku miskin
Minggu, 12 Agustus 2012
jalan dan sekolah rusak di indonesia
rumah sekolah di indonesia
banyak yang rusak.makanya dunia pendidikan kita mundur.
banyak yang rusak.makanya dunia pendidikan kita mundur.
Tren Berobat ke Luar Negeri, Larikan Dana Rp. 4,5 Triliun
Sungguh ironis, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berobat ke luar negeri terus meningkat. Tahun 2009, nilai uang perawatan yang lari ke luar negeri menembus angka 400 juta dolar AS atau sekitar Rp4 triliun dan tahun 2010 meningkat menjadi Rp4,5 triliun.
Sistem Pendidikan Tinggi Kita Tertinggal
Ketiadaan sumberdaya, terutama dana, telah membuat pendidikan tinggi
Indonesia tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal dalam
melakukan riset-riset untuk memajukan ekonomi bangsa dan mengejar
ketinggalan dari negara tetangga.
Dalam sebuah publikasi perbandingan Sistem Pendidikan Tinggi Nasional (SPTN) 48 negara baru-baru ini (2012), Indonesia menduduki peringkat ke-47, hanya
Dalam sebuah publikasi perbandingan Sistem Pendidikan Tinggi Nasional (SPTN) 48 negara baru-baru ini (2012), Indonesia menduduki peringkat ke-47, hanya
Mengapa Para Ilmuan Indonesia Lebih Memilih Luar Negeri !!!
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang-orang pintar, terbukti sudah beberapa kali pelajar atau mahasiswa Indonesia menjadi jawara di berbagai ajang kompetisi internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Begitu juga dengan peneliti-peneliti Indonesia, cukup banyak yang
berkualitas. Sayangnya, mereka tidak diapresiasi secara layak di sini,
di negerinya sendiri.
Kepala Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) menyatakan para ahli peneliti Indonesia lebih banyak beralih keluar negeri daripada menjadi peneliti di negaranya sendiri.
“Banyak ahli dari peneliti Indonesia meninggalkan negara ini untuk menjadi peneliti di luar negeri, mereka mencari yang terbaik karena ditawari gaji yang mahal,” .
Dia menjelaskan, dari puluhan ahli peneliti di Indonesia yang
sebelumnya menjadi peneliti di Indonesia, kini setengahnya bekerja di
beberapa pusat penelitian di luar negeri.
“Gaji para peneliti di Indonesia kecil
“Gaji para peneliti di Indonesia kecil
291 Daerah di Indonesia Boros Anggaran Daerahnya
Kondisi keuangan daerah semakin kritis dan mengkhawatirkan. Perilaku
boros pemda yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk
membiayai belanja pegawai mengantarkan mereka menuju jurang
kebangkrutan.
Bengkaknya belanja pegawai ini disebabkan oleh, pertama, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta adanya gaji ke-13. Kedua, pembiaran terjadinya rekrutmen PNS secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ketiga, jumlah organisasi yang ada di kabupaten dan kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah.
"Pada tahun 2012 terdapat 291 daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih dari 50 persen. Yang mencengangkan jumlah ini meningkat signifikan sebesar 135 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang sudah mencapai 124 daerah. Dari 291 daerah tersebut terdapat 11 kab/ kota yang memiliki belanja pegawai 70 persen ke atas (terlampir dalam tabel) dengan nilai tertinggi sebesar 76,7 persen sebagaimana ditempati oleh Kota Langsa - NAD," kata Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Seknas FITRA, Hadi Prayitno dalam siaran persnya, Minggu(8/4/2012).
Minggu, 08/04/2012 17:30 WIB
Payah! 11 Pemda Kuras 70% Anggarannya Hanya untuk Gaji PNS
Zulfi Suhendra – detikFinance
Jakarta – Forum Indonesia Untuk Transparansi Aggaran (Fitra) mencatat terdapat 11 pemeritah kabupaten/kota di Indonesia yang 70% anggarannya hanya habis untuk gaji pegawai. Kota Langsa di NAD menempati urutan teratas pemerintah terboros dalam hal belanja pegawai yaitu sekitar 76,7%.
Berikut ini 11 dearah (kabupaten/kota) terboros dengan anggaran belanja pegawai di atas 70% (dari Ringkasan APBD 2012):
Kota Langsa-N.A.D = 76,7%
Kab. Kuningan-Jawa Barat = 74,0%
Kota Ambon-Maluku = 73,4%
Kab. Ngawi-Jawa Timur = 73,0%
Kab. Bantul-D.I.Y = 71,9%
Kab. Bireuen-N.A.D = 71,8%
Kab. Klaten-Jawa Tengah = 71,6%
Kab. Aceh Barat-N.A.D = 70,9%
Kota Gorontalo-Gorontalo = 70,3%
Kab. Karanganyar-Jawa Tengah = 70,1%
Kota Padang Sidempuan-Sumatera Utara = 70,0%
Secara umum Sekretariat Nasional Fitra mencatat ada 291 daerah yang menghabiskan anggaran untuk belanja pegawai lebih dari 50%. ironisnya, jumlah ini meningkat signifikan sebesar 135% dibanding tahun 2011 yang hanya 124 daerah. Para pemda ini terancam dalam jurang kebangkrutan.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan bila tidak ingin kepentingan masyarakat luas dikorbankan terus menerus karena sisa anggaran yang tersedia untuk belanja program kegiatan hanya 9-14%,” kata Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Hadi Prayitno dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/4/2012)
Menurutnya penyebab kebangkrutan ini adalah karena adanya penetapan yang dilakukan pemerintah terkait kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai 2011 di angka 5-15% ditambah dengan adanya gaji ke-13.
Kedua dikarenakan adanya penyerapan PNS baru secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Yang terakhir karena melonjaknya jumlah organisasi di kab/kota yang menambah beban terhadap anggaran daerah.
Untuk itu, lanjut Hadi, Fitra mendorong untuk segera diberlakukan perubahan kebijakan untuk penghematan anggaran Pemda dan juga memperbaiki kinerjanya yang dinilai tidak dapat melayani publik dengan baik.
Hentikan Politisasi Birokrasi. Pembinaan PNSD dibawah Kepala Daerah menjadi salah satupemicu praktek rekrutmen yang tidak didasarkan pada pertimbangan kebutuhan riil personil serta kemampuan keuangan daerah.
Keluarkan Belanja Pegawai dari Perhitungan Alokasi Dasar DAU. Kuncinya adalah dengan segera merevisi UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, lalu memasukkan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dan mengurangi belanja pegawainya.
Pembatasan Jumlah Organisasi di Kabupaten dan Kota. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan harus bertindak cepat untuk membuat batasan jumlah maksimal organisasi yang ada di tingkat kabupaten/ kota.
Teruskan Moratorium Rekrutmen PNSD. Kebijakan moratorium yang telah dibuat pemerintah sejak tahun 2011 harus diteruskan sampai tahun 2014.
(zul/hen)
Bengkaknya belanja pegawai ini disebabkan oleh, pertama, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta adanya gaji ke-13. Kedua, pembiaran terjadinya rekrutmen PNS secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ketiga, jumlah organisasi yang ada di kabupaten dan kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah.
"Pada tahun 2012 terdapat 291 daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih dari 50 persen. Yang mencengangkan jumlah ini meningkat signifikan sebesar 135 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang sudah mencapai 124 daerah. Dari 291 daerah tersebut terdapat 11 kab/ kota yang memiliki belanja pegawai 70 persen ke atas (terlampir dalam tabel) dengan nilai tertinggi sebesar 76,7 persen sebagaimana ditempati oleh Kota Langsa - NAD," kata Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Seknas FITRA, Hadi Prayitno dalam siaran persnya, Minggu(8/4/2012).
Minggu, 08/04/2012 17:30 WIB
Payah! 11 Pemda Kuras 70% Anggarannya Hanya untuk Gaji PNS
Zulfi Suhendra – detikFinance
Jakarta – Forum Indonesia Untuk Transparansi Aggaran (Fitra) mencatat terdapat 11 pemeritah kabupaten/kota di Indonesia yang 70% anggarannya hanya habis untuk gaji pegawai. Kota Langsa di NAD menempati urutan teratas pemerintah terboros dalam hal belanja pegawai yaitu sekitar 76,7%.
Berikut ini 11 dearah (kabupaten/kota) terboros dengan anggaran belanja pegawai di atas 70% (dari Ringkasan APBD 2012):
Kota Langsa-N.A.D = 76,7%
Kab. Kuningan-Jawa Barat = 74,0%
Kota Ambon-Maluku = 73,4%
Kab. Ngawi-Jawa Timur = 73,0%
Kab. Bantul-D.I.Y = 71,9%
Kab. Bireuen-N.A.D = 71,8%
Kab. Klaten-Jawa Tengah = 71,6%
Kab. Aceh Barat-N.A.D = 70,9%
Kota Gorontalo-Gorontalo = 70,3%
Kab. Karanganyar-Jawa Tengah = 70,1%
Kota Padang Sidempuan-Sumatera Utara = 70,0%
Secara umum Sekretariat Nasional Fitra mencatat ada 291 daerah yang menghabiskan anggaran untuk belanja pegawai lebih dari 50%. ironisnya, jumlah ini meningkat signifikan sebesar 135% dibanding tahun 2011 yang hanya 124 daerah. Para pemda ini terancam dalam jurang kebangkrutan.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan bila tidak ingin kepentingan masyarakat luas dikorbankan terus menerus karena sisa anggaran yang tersedia untuk belanja program kegiatan hanya 9-14%,” kata Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Hadi Prayitno dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/4/2012)
Menurutnya penyebab kebangkrutan ini adalah karena adanya penetapan yang dilakukan pemerintah terkait kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai 2011 di angka 5-15% ditambah dengan adanya gaji ke-13.
Kedua dikarenakan adanya penyerapan PNS baru secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Yang terakhir karena melonjaknya jumlah organisasi di kab/kota yang menambah beban terhadap anggaran daerah.
Untuk itu, lanjut Hadi, Fitra mendorong untuk segera diberlakukan perubahan kebijakan untuk penghematan anggaran Pemda dan juga memperbaiki kinerjanya yang dinilai tidak dapat melayani publik dengan baik.
Hentikan Politisasi Birokrasi. Pembinaan PNSD dibawah Kepala Daerah menjadi salah satupemicu praktek rekrutmen yang tidak didasarkan pada pertimbangan kebutuhan riil personil serta kemampuan keuangan daerah.
Keluarkan Belanja Pegawai dari Perhitungan Alokasi Dasar DAU. Kuncinya adalah dengan segera merevisi UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, lalu memasukkan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dan mengurangi belanja pegawainya.
Pembatasan Jumlah Organisasi di Kabupaten dan Kota. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan harus bertindak cepat untuk membuat batasan jumlah maksimal organisasi yang ada di tingkat kabupaten/ kota.
Teruskan Moratorium Rekrutmen PNSD. Kebijakan moratorium yang telah dibuat pemerintah sejak tahun 2011 harus diteruskan sampai tahun 2014.
(zul/hen)
indonesia garam saja impor di mana ketahanan mu hai indonesia
mengimpor garam konsumsi sebanyak 27.500 ton sejak awal tahun sampai Maret 2012 ini. Garam konsumsi itu didatangkan dari Australia.
Harga garam impor berkisar Rp 800 per kilogram (kg) hingga Rp 850 per kg.
mengemukakan, pihaknya mendapat kuota impor garam konsumsi 50.000 ton pada tahun ini. Impor garam dilakukan sampai akhir April 2012.
"Saya berharap impor garam dilakukan bertahap, dan dievaluasi untuk melihat seberapa jauh garam perlu diimpor," ujarnya.
Menurut , cuaca tahun ini relatif lebih baik untuk berproduksi dibandingkan tahun 2011. Tahun lalu, dari target produksi 320.000 ton, realisasi hanya 60 persen atau sekitar 192.000 ton. Tahun ini, pihaknya menargetkan produksi mencapai 365.000 ton.
Produksi garam diharapkan ditopang dengan pelaksanaan harga penetapan pemerintah, yakni garam kualitas 1(K1) Rp 750 per kg, dan garam K2 Rp 550 per kg.
Untuk mencukupi kebutuhan garam konsumsi bulan Maret-Juli 2012, Kementerian Perdagangan menetapkan impor garam konsumsi 700.000 ton.
indonesia negara agraris tapi krisis pangan
Krisis Pangan I Impor Pangan RI Tembus 12 Miliar Dollar AS
Perlu Kebijakan Tegas Wujudkan Kemandirian Pangan
JAKARTA - Kebergantungan Indonesia terhadap impor pangan
sudah mencapai taraf mengkhawatirkan, salah satu contohnya adalah krisis
kedelai belakangan ini. Hal itu terjadi akibat para pembantu presiden
kurang serius melaksanakan instruksi untuk mewujudkan kemandirian pangan
yang dicanangkan pemerintah sejak beberapa tahun silam.
Sementara itu, upaya pemerintah mengurangi bea masuk impor kedelai guna merangsang masuknya kedelai dari manca negara dinilai tidak efektif. Pemerintah dinilai masih memiliki cukup waktu untuk mewjudkan swasembada kedelai dalam dua tahun ke depan asalkan benar-benar tegas melaksanakannya dan menerapkan sanksi tegas bagi pejabat terkait yang tidak bisa menunaikan tugas.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Pratikno, mengemukakan seluruh aparatur negara dari pemerintah hingga DPR tidak pernah serius mengupayakan jalan keluar untuk mengurangi kebergantungan impor pangan tersebut termasuk kedelai.
Akibatnya, Indonesia kewalahan dan nyaris tidak bisa berbuat banyak apabila terjadi permasalahan suplai pangan di negara asal pengimpor. "Dari tempe saja kita harus impor. Begitu ada kekeringan di Amerika, kita kesulitan untuk makan tempe. Padahal kita sudah tahu negara kita adalah negara agraris. Tetapi negara agraris yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," tegas Pratikno ketika dihubungi Rabu (25/7).
Menurut dia, sebagai negara agraris, Indonesia tidak layak untuk bergantung terhadap impor. Untuk itu, pemerintah harus segera sungguh-sungguh mencari jalan keluar dari problem kedaulatan pangan nasional. "Sebab hari ini telah menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi masalah krisis pangan kita yang sangat serius," tandas dia.
Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah mulai saat ini serius mengupayakan swasembada pangan bagi komoditas strategis seperti kedelai dan beras. Pemerintah diharapkan berani memberikan sanksi tegas bagi pejabat terkait bidang pertanian dan pangan yang tidak mampu mencapai target percepatan swasembada tersebut.
Sanksi Pejabat
Guru Besar Pertanian UGM, M Maksum, menambahkan kegagalan negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan publik. Negara, menurut Maksum, justru tidak pernah ada untuk rakyat.
Dalam soal pangan, negara justru bertekuk lutut di hadapan para importir pangan yang menangguk untung dari lemahnya kedaulatan pangan dalam negeri. "Semuanya hanya jadi pedagang pangan. DPR juga tutup kuping. Sementara pertanian ditinggalkan, dibiarkan hancur. Perdagangan bebas membuat ilusi kalau kita bisa makan dengan impor, padahal negara maju justru terus memperkuat ketahanan pangannya," papar Maksum.
Maksum menilai persoalan pangan dan ekonomi telah dipolitisasi sehingga tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada aparat yang tidak mampu menunaikan tugas lantaran pertimbangan politis. Dalam program swasembada pangan ini pemerintah bisa menerapkan evaluasi kinerja bertahap misalnya per kuartal.
Pejabat yang tidak mampu memenuhi target sudah selayaknya diganti. Terkait masalah kedelai, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai, persoalan kedelai dan kebergantungan impor serta target swasembada tahun 2014, situasinya cukup memprihatinkan. Sebab, lebih dari 64 persen bahan baku didatangkan dari negera lain seperti AS, Kanada, China, Ukraina dan Malaysia.
"Setiap tahun tidak kurang dari 2,4 juta ton kedelai dikonsumsi masyarakat," kata Officer Advokasi dan Jaringan KRKP Said Abdullah. Sebaliknya, produksi dalam negeri terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 1990 produksi mencapai 1.4 juta ton maka pada tahun 2011 meluncur bebas menjadi 851 ribu ton.
Bahkan Mentan Suswono mengatakan butuh 5.000 hektare lahan untuk swasembada kedelai. Pengamat pertanian, Khudori, menilai penghapusan 5 persen cukai impor kedelai hanya bermanfaat untuk sementara waktu. langkah paling efektif adalah serius mengupayakan swasembada kedelai. aan/YK/WP
Sementara itu, upaya pemerintah mengurangi bea masuk impor kedelai guna merangsang masuknya kedelai dari manca negara dinilai tidak efektif. Pemerintah dinilai masih memiliki cukup waktu untuk mewjudkan swasembada kedelai dalam dua tahun ke depan asalkan benar-benar tegas melaksanakannya dan menerapkan sanksi tegas bagi pejabat terkait yang tidak bisa menunaikan tugas.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Pratikno, mengemukakan seluruh aparatur negara dari pemerintah hingga DPR tidak pernah serius mengupayakan jalan keluar untuk mengurangi kebergantungan impor pangan tersebut termasuk kedelai.
Akibatnya, Indonesia kewalahan dan nyaris tidak bisa berbuat banyak apabila terjadi permasalahan suplai pangan di negara asal pengimpor. "Dari tempe saja kita harus impor. Begitu ada kekeringan di Amerika, kita kesulitan untuk makan tempe. Padahal kita sudah tahu negara kita adalah negara agraris. Tetapi negara agraris yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," tegas Pratikno ketika dihubungi Rabu (25/7).
Menurut dia, sebagai negara agraris, Indonesia tidak layak untuk bergantung terhadap impor. Untuk itu, pemerintah harus segera sungguh-sungguh mencari jalan keluar dari problem kedaulatan pangan nasional. "Sebab hari ini telah menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi masalah krisis pangan kita yang sangat serius," tandas dia.
Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah mulai saat ini serius mengupayakan swasembada pangan bagi komoditas strategis seperti kedelai dan beras. Pemerintah diharapkan berani memberikan sanksi tegas bagi pejabat terkait bidang pertanian dan pangan yang tidak mampu mencapai target percepatan swasembada tersebut.
Sanksi Pejabat
Guru Besar Pertanian UGM, M Maksum, menambahkan kegagalan negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan publik. Negara, menurut Maksum, justru tidak pernah ada untuk rakyat.
Dalam soal pangan, negara justru bertekuk lutut di hadapan para importir pangan yang menangguk untung dari lemahnya kedaulatan pangan dalam negeri. "Semuanya hanya jadi pedagang pangan. DPR juga tutup kuping. Sementara pertanian ditinggalkan, dibiarkan hancur. Perdagangan bebas membuat ilusi kalau kita bisa makan dengan impor, padahal negara maju justru terus memperkuat ketahanan pangannya," papar Maksum.
Maksum menilai persoalan pangan dan ekonomi telah dipolitisasi sehingga tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada aparat yang tidak mampu menunaikan tugas lantaran pertimbangan politis. Dalam program swasembada pangan ini pemerintah bisa menerapkan evaluasi kinerja bertahap misalnya per kuartal.
Pejabat yang tidak mampu memenuhi target sudah selayaknya diganti. Terkait masalah kedelai, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai, persoalan kedelai dan kebergantungan impor serta target swasembada tahun 2014, situasinya cukup memprihatinkan. Sebab, lebih dari 64 persen bahan baku didatangkan dari negera lain seperti AS, Kanada, China, Ukraina dan Malaysia.
"Setiap tahun tidak kurang dari 2,4 juta ton kedelai dikonsumsi masyarakat," kata Officer Advokasi dan Jaringan KRKP Said Abdullah. Sebaliknya, produksi dalam negeri terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 1990 produksi mencapai 1.4 juta ton maka pada tahun 2011 meluncur bebas menjadi 851 ribu ton.
Bahkan Mentan Suswono mengatakan butuh 5.000 hektare lahan untuk swasembada kedelai. Pengamat pertanian, Khudori, menilai penghapusan 5 persen cukai impor kedelai hanya bermanfaat untuk sementara waktu. langkah paling efektif adalah serius mengupayakan swasembada kedelai. aan/YK/WP
Langganan:
Postingan (Atom)