Krisis Pangan I Impor Pangan RI Tembus 12 Miliar Dollar AS
Perlu Kebijakan Tegas Wujudkan Kemandirian Pangan
JAKARTA - Kebergantungan Indonesia terhadap impor pangan
sudah mencapai taraf mengkhawatirkan, salah satu contohnya adalah krisis
kedelai belakangan ini. Hal itu terjadi akibat para pembantu presiden
kurang serius melaksanakan instruksi untuk mewujudkan kemandirian pangan
yang dicanangkan pemerintah sejak beberapa tahun silam.
Sementara itu, upaya pemerintah mengurangi bea masuk impor kedelai guna merangsang masuknya kedelai dari manca negara dinilai tidak efektif. Pemerintah dinilai masih memiliki cukup waktu untuk mewjudkan swasembada kedelai dalam dua tahun ke depan asalkan benar-benar tegas melaksanakannya dan menerapkan sanksi tegas bagi pejabat terkait yang tidak bisa menunaikan tugas.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Pratikno, mengemukakan seluruh aparatur negara dari pemerintah hingga DPR tidak pernah serius mengupayakan jalan keluar untuk mengurangi kebergantungan impor pangan tersebut termasuk kedelai.
Akibatnya, Indonesia kewalahan dan nyaris tidak bisa berbuat banyak apabila terjadi permasalahan suplai pangan di negara asal pengimpor. "Dari tempe saja kita harus impor. Begitu ada kekeringan di Amerika, kita kesulitan untuk makan tempe. Padahal kita sudah tahu negara kita adalah negara agraris. Tetapi negara agraris yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," tegas Pratikno ketika dihubungi Rabu (25/7).
Menurut dia, sebagai negara agraris, Indonesia tidak layak untuk bergantung terhadap impor. Untuk itu, pemerintah harus segera sungguh-sungguh mencari jalan keluar dari problem kedaulatan pangan nasional. "Sebab hari ini telah menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi masalah krisis pangan kita yang sangat serius," tandas dia.
Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah mulai saat ini serius mengupayakan swasembada pangan bagi komoditas strategis seperti kedelai dan beras. Pemerintah diharapkan berani memberikan sanksi tegas bagi pejabat terkait bidang pertanian dan pangan yang tidak mampu mencapai target percepatan swasembada tersebut.
Sanksi Pejabat
Guru Besar Pertanian UGM, M Maksum, menambahkan kegagalan negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan publik. Negara, menurut Maksum, justru tidak pernah ada untuk rakyat.
Dalam soal pangan, negara justru bertekuk lutut di hadapan para importir pangan yang menangguk untung dari lemahnya kedaulatan pangan dalam negeri. "Semuanya hanya jadi pedagang pangan. DPR juga tutup kuping. Sementara pertanian ditinggalkan, dibiarkan hancur. Perdagangan bebas membuat ilusi kalau kita bisa makan dengan impor, padahal negara maju justru terus memperkuat ketahanan pangannya," papar Maksum.
Maksum menilai persoalan pangan dan ekonomi telah dipolitisasi sehingga tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada aparat yang tidak mampu menunaikan tugas lantaran pertimbangan politis. Dalam program swasembada pangan ini pemerintah bisa menerapkan evaluasi kinerja bertahap misalnya per kuartal.
Pejabat yang tidak mampu memenuhi target sudah selayaknya diganti. Terkait masalah kedelai, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai, persoalan kedelai dan kebergantungan impor serta target swasembada tahun 2014, situasinya cukup memprihatinkan. Sebab, lebih dari 64 persen bahan baku didatangkan dari negera lain seperti AS, Kanada, China, Ukraina dan Malaysia.
"Setiap tahun tidak kurang dari 2,4 juta ton kedelai dikonsumsi masyarakat," kata Officer Advokasi dan Jaringan KRKP Said Abdullah. Sebaliknya, produksi dalam negeri terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 1990 produksi mencapai 1.4 juta ton maka pada tahun 2011 meluncur bebas menjadi 851 ribu ton.
Bahkan Mentan Suswono mengatakan butuh 5.000 hektare lahan untuk swasembada kedelai. Pengamat pertanian, Khudori, menilai penghapusan 5 persen cukai impor kedelai hanya bermanfaat untuk sementara waktu. langkah paling efektif adalah serius mengupayakan swasembada kedelai. aan/YK/WP
Sementara itu, upaya pemerintah mengurangi bea masuk impor kedelai guna merangsang masuknya kedelai dari manca negara dinilai tidak efektif. Pemerintah dinilai masih memiliki cukup waktu untuk mewjudkan swasembada kedelai dalam dua tahun ke depan asalkan benar-benar tegas melaksanakannya dan menerapkan sanksi tegas bagi pejabat terkait yang tidak bisa menunaikan tugas.
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Pratikno, mengemukakan seluruh aparatur negara dari pemerintah hingga DPR tidak pernah serius mengupayakan jalan keluar untuk mengurangi kebergantungan impor pangan tersebut termasuk kedelai.
Akibatnya, Indonesia kewalahan dan nyaris tidak bisa berbuat banyak apabila terjadi permasalahan suplai pangan di negara asal pengimpor. "Dari tempe saja kita harus impor. Begitu ada kekeringan di Amerika, kita kesulitan untuk makan tempe. Padahal kita sudah tahu negara kita adalah negara agraris. Tetapi negara agraris yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," tegas Pratikno ketika dihubungi Rabu (25/7).
Menurut dia, sebagai negara agraris, Indonesia tidak layak untuk bergantung terhadap impor. Untuk itu, pemerintah harus segera sungguh-sungguh mencari jalan keluar dari problem kedaulatan pangan nasional. "Sebab hari ini telah menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi masalah krisis pangan kita yang sangat serius," tandas dia.
Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah mulai saat ini serius mengupayakan swasembada pangan bagi komoditas strategis seperti kedelai dan beras. Pemerintah diharapkan berani memberikan sanksi tegas bagi pejabat terkait bidang pertanian dan pangan yang tidak mampu mencapai target percepatan swasembada tersebut.
Sanksi Pejabat
Guru Besar Pertanian UGM, M Maksum, menambahkan kegagalan negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan publik. Negara, menurut Maksum, justru tidak pernah ada untuk rakyat.
Dalam soal pangan, negara justru bertekuk lutut di hadapan para importir pangan yang menangguk untung dari lemahnya kedaulatan pangan dalam negeri. "Semuanya hanya jadi pedagang pangan. DPR juga tutup kuping. Sementara pertanian ditinggalkan, dibiarkan hancur. Perdagangan bebas membuat ilusi kalau kita bisa makan dengan impor, padahal negara maju justru terus memperkuat ketahanan pangannya," papar Maksum.
Maksum menilai persoalan pangan dan ekonomi telah dipolitisasi sehingga tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada aparat yang tidak mampu menunaikan tugas lantaran pertimbangan politis. Dalam program swasembada pangan ini pemerintah bisa menerapkan evaluasi kinerja bertahap misalnya per kuartal.
Pejabat yang tidak mampu memenuhi target sudah selayaknya diganti. Terkait masalah kedelai, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai, persoalan kedelai dan kebergantungan impor serta target swasembada tahun 2014, situasinya cukup memprihatinkan. Sebab, lebih dari 64 persen bahan baku didatangkan dari negera lain seperti AS, Kanada, China, Ukraina dan Malaysia.
"Setiap tahun tidak kurang dari 2,4 juta ton kedelai dikonsumsi masyarakat," kata Officer Advokasi dan Jaringan KRKP Said Abdullah. Sebaliknya, produksi dalam negeri terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 1990 produksi mencapai 1.4 juta ton maka pada tahun 2011 meluncur bebas menjadi 851 ribu ton.
Bahkan Mentan Suswono mengatakan butuh 5.000 hektare lahan untuk swasembada kedelai. Pengamat pertanian, Khudori, menilai penghapusan 5 persen cukai impor kedelai hanya bermanfaat untuk sementara waktu. langkah paling efektif adalah serius mengupayakan swasembada kedelai. aan/YK/WP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar